Mungkinkah Indonesia Hapus Subsidi BBM?

Hampir seperempat APBN habis dibakar untuk subsidi.

Sejumlah kendaraan bermotor mengisi BBM di SPBU di Kawasan Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu

Sejumlah kendaraan bermotor mengisi BBM di SPBU di Kawasan Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu(VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews – Subsidi energi masih terus menghantui Indonesia. Tingginya pertumbuhan kendaraan terus menguras bahan bakar minyak yang hingga saat ini masih disubsidi.

Tahun ini saja, kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah jebol dari 40 juta kiloliter (KL). Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menambah kuota menjadi 44,04 juta KL. Penambahan 4,04 juta KL ini membengkakkan anggaran hingga Rp16 triliun.

Pemerintah pernah memperkirakan subsidi energi yang terdiri atas BBM, elpiji, dan listrik ini bisa menembus Rp300 triliun, hampir seperempat dari anggaran belanja negara. Asumsi ini berdasarkan realisasi belanja subsidi energi dalam semester I-2012 yang menembus Rp124,4 triliun, atau 61,5 persen dari pagu anggaran subsidi energi yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, sebesar Rp 225 triliun.

Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Angel Gurria, mengingatkan, anggaran subsidi yang dialokasikan ini terlalu besar dan dapat memperkecil ruang fiskal untuk mengembangkan sektor lain.

Gurria mengatakan, Indonesia perlu menekan anggaran subsidi, karena jika terus meningkat, bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi. “Pikirkan dampaknya, subsidi energi di negara ini mengambil jatah hampir seperempat dari total budget,” ujar Gurria.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, mengatakan, penurunan atau bahkan penghapusan subsidi energi merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan sepanjang masih beda persepsi antara pemerintah, elite politik, dan elite masyarakat.

“Siapa pun yang menjadi pemimpin di republik ini dan partai apa pun yang berkuasa, sepanjang tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen, partai politik, dan elite masyarakat, penurunan subsidi menjadi wacana belaka,” katanya kepada VIVAnews, Jumat 5 Oktober 2012.

Menurut dia, presiden yang berkuasa termasuk parpol pemenang pemilu yang tidak menguasai mayoritas parlemen, mustahil bisa mengegolkan kebijakan menurunkan subsidi BBM dan listrik. “Jadi, untuk mengatasi hal tersebut harus ada solusi yang cerdas dan mendapat dukungan rakyat,” kata dia.

Ia mengungkapkan, penurunan subsidi dengan alasan memberatkan APBN pasti akan mendapat reaksi keras dari masyarakat, karenanya harus ada solusi yang bisa dimaklumi oleh rakyat.

“Penghapusan subsidi BBM yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur yang harus dibiayai oleh APBN tidak akan dimaklumi, karena tidak adanya trust masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah harus tegas dan cerdas membuat kebijakan agar pemanfaatan bahan bakar non-BBM bisa dimaksimalkan dan tidak menjadikan sebagai energi alternatif. “Selama ini, BBM non-subsidi hanya jadi alternatif,” tuturnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s